8 Langkah strategis Penanganan Darurat Gempa M7,7 Flores

AKURAT.CO - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah terkait upaya penanganan pasca gempa bumi M7,7 di Mbay, Nagekeo, Sabtu (15/8) pagi yang berdampak pada wilayah enam Kabupaten di wilayah Flores dan beberapa wilayah lain di luar Flores.

Rakor tersebut digelar di Kantor Bupati Manggarai Barat, Minggu (16/8) pagi dipimpin kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto.

Rakor tersebut menghasilkan delapan poin strategis yang segera dilakukan pemerintah dari pusat hingga daerah dalam upaya penanganan dan pemulihan kondisi wilayah terdampak bencana.

Poin pertama adalah Pemerintah daerah di enam daerah terdampak parah yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka serta Pemerintah Provinsi NTT untuk segera menerbitkan penetapan status darurat resmi. Karena kepastian status hukum kedaruratan ini sangat vital agar BNPB, Kementerian PU, dan lembaga terkait memiliki payung hukum untuk menyalurkan dukungan anggaran serta bantuan teknis secara maksimal ke wilayah terdampak. “Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,” tegas Suharyanto.

Poin kedua, Percepatan pembentukan Pos Satuan Tugas (Posko) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi dengan mengoptimalkan peran unsur TNI-Polri sebagai komandan satgas. Ini dianggap penting agar seluruh pergerakan taktis, penataan pengungsi, serta pendistribusian logistik di tingkat lokal dapat terkendali dalam satu komando yang terintegrasi.

"Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan Kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk posko provinsi,” kata Letjen Suharyanto.

Poin ketiga, Pembentukan Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo, Manggarai Barat dan Posko Taktis di Maumere, Sika. Kepala BNPB mengkomandoi langsung pembentukan Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere.

Pembagian dua titik wilayah operasi ini dirancang untuk menjangkau seluruh Kabupaten terdampak di Flores bagian Barat dan Timur secara cepat, presisi, serta merata.

“Membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mengular semua langkah penanganan bencana,” paparnya.

Poin keempat, Pembentukan Posko Logistik Nasional di Halim perdana kusuma, Jakarta.

Posko penampungan terpusat ini bertugas menerima serta menyalurkan berbagai jenis bantuan dari kementerian, lembaga, BUMN, swasta, maupun masyarakat luas secara langsung menuju titik penerimaan di Flores melalui jalur udara.

Poin kelima, Seluruh tim gabungan dibawah koordinasi Basarnas terus melakukan pencarian hingga memastikan tidak ada lagi korban yang terjebak atau hilang. Operasi penyisiran reruntuhan ini terus dipacu bersama unsur TNI, Polri, dan relawan sampai lokasi terdampak dinyatakan benar-benar aman. “Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas,”katanya.

Poin keenam, target upaya pemulihan fasilitas vital seperti jaringan listrik, air bersih, BBM, dan komunikasi dapat berfungsi normal secara terbatas dilakukan alam waktu 7 hari, sekaligus menegaskan agar pendataan kerusakan rumah warga dilakukan secara paralel tanpa menunggu masa tanggap darurat selesai.

Pendataan awal yang cepat sangat dibutuhkan agar skema pembangunan Hunian Sementara (Huntara) atau perbaikan rumah dapat langsung dieksekusi. “Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut,”katanya.

Poin ketujuh, pengerahan alutsista lintas lembaga, termasuk armada helikopter dan kapal laut milik TNI, Basarnas, serta BNPB untuk mendukung kelancaran distribusi logistik ke daerah terisolasi.

Seluruh alutsista udara dan laut ini difokuskan penuh untuk menembus titik-titik tersulit demi mengangkut bahan pangan, selimut, dan tenda pengungsian. “Dari TNI ada 4 helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, serta BNPB 2 pesawat sayap lebar dan 1 helikopter. Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik,” ungkapnya.

Poin kedelapan, Pengoperasian Media Center resmi yang menggelar press briefing rutin setiap sore pukul 17.00 WITA. Kehadiran media center ini ditujukan untuk menyajikan pembaruan data secara transparan dari hari ke hari (day-to-day) sekaligus meredam simpang siur informasi dan disinformasi di tengah masyarakat.

“Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 WITA, Media Center mulai beroperasi memberikan informasi day-to-day. Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore,” tutup Suharyanto.