Seleksi Akpol, Polri Harusnya Utamakan Keadilan Bagi Putra-Putri NTT

AKURAT.CO – Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Transparansi dan Keadilan Inklusif NTT menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (16/7/2026). Mereka memprotes hasil seleksi calon Akademi Kepolisian (Akpol) tingkat Panda NTT yang dinilai tidak berpihak kepada putra-putri asli daerah.

Aliansi yang terdiri dari AJI Kupang, PIAR NTT, GMKI Cabang Kupang, IMoF NTT, SAKSIMINOR, JPTI, KOMPAK, YKBH Justitia itu menilai proses rekrutmen Akpol di NTT selama beberapa tahun terakhir masih menyisakan persoalan keadilan.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Alfred Umbu, menyebut pada seleksi Akpol tahun 2026 sebanyak enam peserta dinyatakan lulus. Namun, menurutnya, seluruh peserta yang lolos bukan berasal dari putra-putri asli NTT.

"Kami hanya meminta agar ke depan setiap perekrutan calon Akpol memberikan keadilan bagi anak-anak asli NTT. Jangan sampai kami terus menjadi penonton di tanah sendiri," tegas Alfred di hadapan massa aksi.

Selain menyoroti hasil seleksi, massa aksi juga mengaku kecewa terhadap pernyataan Gubernur NTT yang sebelumnya menyebut putra-putri daerah belum mampu bersaing dalam seleksi nasional. Menurut mereka, persoalan utama bukan terletak pada kemampuan, melainkan ketimpangan akses pendidikan dan dugaan ketidakadilan dalam proses seleksi.

Aliansi menilai selama tiga periode terakhir terdapat pola yang merugikan peserta asli NTT. Mereka mengklaim banyak peserta lokal gugur sejak tahap awal karena menggunakan standar akademik nasional tanpa mempertimbangkan kondisi pendidikan di daerah. Selain itu, mereka juga menyoroti dugaan adanya peserta dari luar daerah yang berpindah administrasi kependudukan ke NTT menjelang pendaftaran.

Menurut massa aksi, kondisi tersebut membuat kesempatan putra-putri asli NTT semakin kecil untuk lolos menjadi taruna maupun taruni Akpol.

Usai berorasi, perwakilan aliansi menyerahkan dokumen berisi tuntutan kepada perwira Polda NTT yang menerima aspirasi mereka.

Dalam tuntutannya, mereka meminta hasil seleksi Akpol Panda NTT tahun 2026 dievaluasi karena dinilai belum mencerminkan rasa keadilan. Mereka juga mendesak adanya kebijakan afirmasi yang lebih berpihak kepada putra-putri asli NTT, termasuk pemberian ruang lebih besar bagi peserta perempuan.

Selain itu, aliansi mengusulkan agar peserta seleksi diwajibkan menempuh pendidikan SMP hingga SMA secara berturut-turut di wilayah NTT sebagai syarat administrasi, guna mencegah praktik perpindahan domisili menjelang seleksi.

Massa juga meminta Kapolda NTT melakukan evaluasi terhadap panitia seleksi daerah serta memastikan seluruh proses rekrutmen berlangsung secara transparan, objektif, dan bebas dari praktik yang dapat merugikan peserta asli daerah.

Aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.

Sementara itu, Kepala Bagian Psikologi Biro SDM Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), Kompol Dwi Chrismawan, usai menerima pernyataan sikap dari Aliansi menyatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi yang disampaikan Aliansi kepada pimpinan.