Ketua LP2TRI Kupang Dituntut 3 Tahun Penjara atas Tuduhan Penghasutan

AKURAT.CO - Proses peradilan kasus dugaan penghasutan dengan terdakwa Hendrik Djawa di Pengadilan Negeri (PN) Oelamasi Kabupaten Kupang sudah pada tahap penyampaian tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kupang.

Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Trias Politika Republik Indonesia (LP2TRI) Kupang tersebut dituntut tiga tahun penjara atas tuduhan penghasutan.

Kepala Seksi (kasie) Pidana Umum (Pidum) Kejari Kupang, Syahanara Yusti Ramadona yang juga tim JPU dalam perkara tersebut, Sabtu (8/8) sore menginformasikan tuntutan terhadap terdakwa Hendrik Djawa sudah dibacakan JPU dalam persidangan, Kamis (6/8) di PN Oelamasi.

Agenda persidangan akan dilanjutkan dengan penyampaian pledoi oleh pihak terdakwa Hendrik Djawa yang dijadwalkan akan berlangsung Kamis pekan depan.

Terdakwa Hendrik Djawa dituntut tiga tahun penjara karena sesuai fakta persidangan dianggap terbukti melakukan tindak pidana penghasutan sesuai pasal 247 atau 246 huruf A atau 246 huruf B yang didakwakan JPU.

Tuntutan hukuman JPU tersebut lebih rendah satu tahun dari ancaman pidana pasal tersebut yakni empat tahun penjara.

Selama proses hukum dari tingkat penyidik hingga persidangan di pengadilan terdakwa Hendrik Djawa tetap dalam penahanan. Hendrik mulai ditahan penyidik Polres Kupang pada 30 Maret 2026 lalu. Saat dilimpahkan penyidik ke JPU tanggal 26 Mei 2026, Hendrik tetap ditahan hingga menjalani persidangan.

Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Kupang, AKP Helmy Wildan didampingi Kasie Humas Polres Kupang Ipda Lalu Rohandy Hidayat dalam keterangan persnya di Mapolres Kupang, Selasa (31/3) menyampaikan Hendrik Djawa diproses hukum atas dugaan tindak pidana penghasutan yang dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan lewat sejumlah media termasuk di media sosial (Facebook).

Dari hasutan tersebut terjadilah aksi massa pada 24 November 2024 yang dikoordinir Hendrik Djawa. Dalam aksi di kantor Bupati Kupang terjadi aksi pengrusakan salah satu pintu ruangan di kantor bupati Kupang.

Kasus tersebut diproses setelah polisi menerima laporan dari staf bupati Kupang tanggal 24 November 2025 lalu.