Musda Golkar Kupang Diulang, Ada Rencana Perombakan Pengurus Kecamatan

AKURAT.CO - Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Partai Golkar Kabupaten Kupang yang sempat digelar di Hotel Sahid T-More, Kota Kupang pada 31 Mei 2026 lalu dipastikan gagal total (Gatol). Dampaknya tidak hanya pada tertundanya proses pemilihan ketua definitif, tetapi juga membuka peluang besar terjadinya perombakan struktur organisasi hingga ke tingkat kecamatan. Bahkan, sekitar 70 hingga 80 persen pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) terancam diganti, seiring dengan rencana memulai kembali seluruh tahapan Musda dari nol.

Pernyataan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Kupang, Jery Manafe, dalam konferensi pers di kediamannya, Senin (27/7/2026).

Dalam penjelasannya, Jery yang akrab disapa 'Jerman' menegaskan bahwa status Plt yang ia emban bukan sekadar formalitas, melainkan mandat langsung dari DPD I Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menata ulang organisasi yang dinilai sedang tidak dalam kondisi sehat.

“Perlu digarisbawahi, saya ini pelaksana tugas. Artinya saya menjalankan perintah dari DPD I. Jadi semua langkah yang saya ambil bukan kehendak pribadi, tetapi bagian dari tugas yang diberikan untuk menyelesaikan persoalan di tubuh Golkar Kabupaten Kupang,” tegasnya.

Jerman menjelaskan bahwa Musda yang digelar sebelumnya belum memasuki tahapan substansial, karena baru berada pada fase awal pendaftaran calon ketua. Namun, pada tahap tersebut sudah muncul berbagai persoalan yang berujung pada ketidakjelasan arah forum.

Menurutnya, dalam mekanisme Partai Golkar, seorang calon ketua DPD II harus mengantongi minimal 30 persen dukungan suara dari total pemilih yang terdiri dari PAC, organisasi sayap, dan unsur lainnya. Namun, pada tahap pengumpulan dukungan tersebut justru terjadi dinamika yang tidak sehat.

“Baru masuk tahap pendaftaran saja sudah bermasalah. Harusnya itu jadi awal yang baik, tapi justru jadi sumber konflik. Kalau situasi seperti ini dipaksakan lanjut, maka hasilnya juga tidak akan baik,” ungkapnya.

Ia menegaskan, dengan ditunjuknya Plt, maka secara otomatis Musda sebelumnya dianggap tidak berjalan atau gagal. Dalam logika organisasi, keberadaan Plt merupakan indikator bahwa kepengurusan lama sudah berakhir dan proses sebelumnya tidak dapat dilanjutkan.

“Kalau Musda itu berhasil, tidak mungkin ada Plt. Jadi jangan kita paksakan sesuatu yang sudah jelas tidak berjalan. Kita mulai dari awal supaya hasilnya benar-benar baik,” tegas mantan Wakil Bupati Kupang itu.

Lebih lanjut, Jerman membeberkan bahwa masa kepengurusan DPD II Golkar Kabupaten Kupang periode 2020–2025 secara yuridis telah berakhir. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Plt per 1 Juli 2026, maka kepengurusan sebelumnya otomatis diberhentikan.

“Dalam SK jelas disebutkan bahwa kepengurusan sebelumnya sudah selesai. Jadi bukan diberhentikan karena masalah, tapi memang masa jabatan sudah habis,” jelasnya.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada struktur di bawahnya, termasuk PAC di tingkat kecamatan. Ia menilai, secara logika organisasi, jika kepengurusan DPD II sudah berakhir, maka struktur yang dibentuk di bawahnya juga perlu dievaluasi.

“PAC itu SK-nya ditandatangani oleh ketua lama. Kalau ketuanya sudah tidak punya kewenangan, maka secara otomatis kita harus evaluasi semua. Itu logika organisasi,” ujarnya.

Jerman bahkan menyebut bahwa sekitar 70 hingga 80 persen pengurus PAC berpotensi diganti, berdasarkan hasil pengamatannya di lapangan. Ia mengaku memiliki data yang menunjukkan bahwa sebagian besar PAC tidak berjalan optimal.

“Ada yang sudah dua sampai tiga periode, tapi roda organisasi tidak jalan. Ini harus kita benahi. Jangan sampai kita pertahankan sesuatu yang tidak produktif,” tegasnya.

Sebagai Plt, Jerman mengaku mendapat mandat utama untuk melakukan konsolidasi organisasi secara menyeluruh. Proses ini mencakup pembenahan struktur dari tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan.

Ia menargetkan konsolidasi di tingkat kecamatan selesai pada Oktober 2026, sementara untuk tingkat desa dan kelurahan ditargetkan rampung pada Desember 2026.

“Kita tidak mau ulang kesalahan yang sama. Semua harus disiapkan dengan matang sebelum Musda digelar kembali. Ini bukan sekadar acara, tapi proses menentukan masa depan partai,” jelasnya.

Menurutnya, Musda tidak boleh digelar dalam kondisi 'mentah'. Ia mengibaratkan Musda seperti pesta yang harus dipersiapkan dengan baik, mulai dari struktur hingga dukungan.

“Jangan kita undang orang ke pesta tapi tenda belum siap, makanan belum ada. Itu namanya kacau. Kita siapkan dulu semuanya, baru kita Musda,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Jerman juga menepis berbagai isu yang berkembang terkait ambisinya untuk maju sebagai calon ketua definitif.

Ia menegaskan bahwa kehadirannya sebagai Plt bukan untuk mencari jabatan, melainkan menjalankan tugas organisasi.

“Saya tidak pernah bilang mau calon. Saya ini sudah lama di Golkar, lebih dari 45 tahun. Kalau saya mau cari jabatan, dari dulu sudah bisa,” tegasnya.

Ia mengaku justru diminta oleh peserta forum sebelumnya untuk mengambil peran dalam mengembalikan marwah partai. Bahkan, dukungan terhadapnya datang dari sejumlah PAC yang menginginkan adanya figur yang mampu menata ulang organisasi.

“Ini bukan keinginan saya. Ini permintaan teman-teman di lapangan. Mereka yang minta saya turun tangan,” ujarnya.

Namun demikian, ia tidak menutup kemungkinan untuk maju jika kondisi mengharuskan, dengan catatan harus melalui mekanisme partai, termasuk permohonan diskresi karena telah menjabat dua periode sebelumnya.

Jerman juga menyoroti berbagai narasi yang berkembang di luar forum resmi, yang dinilainya tidak berdasar dan cenderung memperkeruh suasana. Ia menegaskan bahwa banyak pihak yang berbicara tanpa mengetahui fakta sebenarnya.

“Banyak yang bicara di luar tapi tidak ada di tempat. Ini yang bahaya. Jangan kita bangun opini tanpa dasar,” katanya.

Ia mencontohkan adanya tudingan bahwa Musda sebelumnya ditunda karena adanya 'titipan dari atas'. Menurutnya, hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi di tubuh Partai Golkar.

“Golkar ini partai demokratis. Semua punya hak suara. Tidak ada intervensi seperti itu,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Jerman menyampaikan pesan moral kepada seluruh kader Golkar agar tidak memperkeruh situasi dengan kepentingan pribadi. Ia mengingatkan bahwa setiap tindakan akan memiliki konsekuensi.

“Jangan bermain di air yang keruh. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Itu hukum alam,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya menjaga marwah Partai Golkar, terutama di Kabupaten Kupang yang selama ini dikenal sebagai salah satu basis kuat partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Kita harus bangga karena Golkar punya peran besar, dari gubernur sampai DPRD. Jangan rusak itu hanya karena ambisi pribadi,” ujarnya.

Jerman berharap, dengan proses konsolidasi yang matang dan Musda yang digelar ulang dari nol, Partai Golkar Kabupaten Kupang dapat kembali solid dan menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan.

“Tujuan kita satu, mengembalikan Golkar ke jalur yang benar. Kalau semua sudah siap, baru kita Musda. Dan saya pastikan itu akan berjalan lebih baik,” pungkasnya.***