Evaluasi Penanganan Gempa Flores, Perpanjangan Masa Tanggap Darurat Tidak di Semua Daerah Terdampak

AKURAT.CO - Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar rapat evaluasi penanganan tanggap darurat gempa bumi Magnitudo 7,7 di Flores Sabtu (15/8) lalu.

Rapat evaluasi dilakukan secara virtual Sabtu (12/9/2026) yang dikuti Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo, Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Kupang Arief Tyastama, jajaran Forkopimda dan pimpinan perangkat daerah Provinsi NTT, serta para bupati atau perwakilan dari tujuh Kabupaten terdampak.

Salah satu poin utama yang dibahas adalah perpanjangan masa tanggap darurat yang dinilai tidak dapat diberlakukan secara seragam di seluruh wilayah terdampak.

Dalam rapat tersebut Gubernur Melki Laka Lena meminta pemerintah Kabupaten menentukan kebijakan berdasarkan kondisi dan kebutuhan riil di lapangan, termasuk tingkat kerusakan, kebutuhan masyarakat, pelayanan dasar, kondisi pengungsian, serta kemampuan daerah dalam menangani dampak bencana.

“Perpanjangan masa tanggap darurat di masing-masing Kabupaten harus dicermati betul sesuai dengan kondisi di wilayah masing-masing. Kita harus memastikan keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kebutuhan dan situasi riil di lapangan,” kata Melki.

Hasil evaluasi menunjukkan kebijakan penanganan di setiap kabupaten berbeda sesuai perkembangan kondisi masing-masing wilayah. Pemerintah Kabupaten Nagekeo memutuskan memperpanjang masa tanggap darurat selama 14 hari hingga 27 September 2026. Keputusan tersebut diambil setelah mengevaluasi kondisi di lapangan dan menerima masukan dari berbagai pihak.

Sementara itu, Kabupaten Manggarai Timur masih memberlakukan masa tanggap darurat selama tujuh hari hingga 19 September 2026. Kabupaten Ende dan Manggarai masih melakukan evaluasi sebelum menentukan apakah masa tanggap darurat akan diperpanjang. Kedua daerah tersebut dijadwalkan menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda dan perangkat daerah pada Sabtu malam untuk menentukan langkah berikutnya.

Adapun Kabupaten Sikka dan Manggarai Barat telah mengakhiri masa tanggap darurat pada 12 September 2026. Kedua daerah tersebut selanjutnya memasuki tahap transisi darurat ke pemulihan selama 30 hari. Di Sikka, kondisi secara umum dilaporkan telah membaik dibandingkan masa awal bencana pada 15 Agustus 2026. Namun, wilayah Palue masih membutuhkan perhatian khusus karena kebutuhan penanganannya belum sepenuhnya teratasi.

Pemerintah Kabupaten Sikka juga mengapresiasi dukungan Gubernur Melki untuk menghadirkan kapal feri pada rute Palue-Maumere. Moda transportasi tersebut diharapkan memperlancar distribusi bantuan logistik ke wilayah Palue yang sulit dijangkau.

Sementara itu, Kabupaten Ngada memperpanjang masa tanggap darurat selama tiga hari hingga 15 September 2026. Pemkab Ngada mencatat lebih dari 200 kepala keluarga mengalami kerusakan rumah kategori berat. Berdasarkan arahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pembangunan hunian sementara ditargetkan selesai paling lambat sekitar 1,5 bulan.

Di tengah proses penanganan bencana, aktivitas kegempaan masih terus dipantau. Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Kupang Arief Tyastama mengatakan, hingga 12 September 2026 pukul 06.00 Wita, tercatat 14.857 gempa susulan setelah gempa utama Flores. Dari jumlah tersebut, sebanyak 185 gempa dirasakan masyarakat. Sementara gempa dengan magnitudo di atas 5 tercatat sebanyak 38 kejadian, dengan gempa susulan terbesar mencapai magnitudo 6,2.

Meski masih terjadi, aktivitas gempa susulan menunjukkan tren menurun. Berdasarkan pemantauan mingguan, jumlah gempa susulan turun dari 5.011 kejadian pada minggu pertama menjadi 4.267 kejadian pada minggu kedua, kemudian 3.160 kejadian pada minggu ketiga dan 2.421 kejadian pada minggu keempat.

Arief mengatakan pola tersebut menunjukkan fase peluruhan yang konsisten. Namun, aktivitas gempa susulan belum sepenuhnya berakhir sehingga pemantauan tetap dilakukan secara berkelanjutan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat juga diminta menghindari bangunan yang mengalami keretakan atau kerusakan akibat gempa serta tetap mewaspadai kemungkinan terjadinya gempa susulan.

Untuk memperkuat penanganan selama masa tanggap darurat, Pemprov NTT mengerahkan dukungan lintas organisasi perangkat daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo mengatakan, Posko Tanggap Darurat Provinsi NTT telah menyalurkan 40.375 kilogram beras, 4.157 dos mi instan, 2.821 dos air mineral, 2.762 kaleng beras, 837 lembar selimut, 1.217 kotak susu, dan 300 paket hygiene kit.

“Untuk merespons kebutuhan pada masa perpanjangan tanggap darurat ini, Pemprov NTT akan terus mengerahkan dukungan. Perangkat daerah terkait akan kita maksimalkan perannya di lapangan guna mendukung percepatan penanganan gempa Flores ini,” ujar Fransiskus.

Dinas Perhubungan NTT akan memperkuat operasional posko dan titik transshipment, dukungan operasional relawan, serta monitoring dan pengendalian.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengerahkan sumber daya manusia dan peralatan untuk mendukung pekerjaan teknis di lapangan.

Sementara Dinas Sosial memperkuat perlindungan sosial dan layanan dasar, termasuk pemenuhan kebutuhan makanan dan sandang bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, dukungan psikososial, serta operasional dapur umum.

Dinas Pendidikan menyiapkan peralatan sekolah, logistik, dan sumber daya manusia untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A2KB) memberikan dukungan kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak terdampak bencana.

Dinas Kesehatan juga mengerahkan Tenaga Cadangan Kesehatan-Emergency Medical Team (TCK-EMT), tim pendampingan psikologis bagi korban di pengungsian, serta melakukan asesmen dan pendampingan Health Emergency Operation Center di kabupaten terdampak.

Adapun Inspektorat Daerah memberikan pendampingan kepada perangkat daerah dalam pelaksanaan aksi lapangan. BPBD Provinsi NTT memperkuat pengadaan logistik tanggap darurat, operasional posko provinsi, serta pengerahan personel dan kendaraan ke lokasi terdampak.

Selain menangani kebutuhan darurat, Pemprov NTT mulai menyiapkan kebijakan untuk mendukung pemulihan masyarakat di tujuh kabupaten terdampak.

Sejumlah usulan yang dibahas antara lain relaksasi utang bagi masyarakat terdampak pada bank maupun koperasi, pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa asal tujuh kabupaten terdampak yang berkuliah di perguruan tinggi di seluruh Indonesia, serta dukungan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi. Dana tersebut diusulkan berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Melki menegaskan, penanganan bencana tidak boleh berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir. Pemerintah harus memastikan proses penanganan berlanjut hingga pemulihan kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali wilayah yang terdampak.

Melki juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan Bantuan Presiden yang telah dialokasikan untuk penanganan bencana. Setiap kabupaten terdampak mendapatkan alokasi Rp 20 miliar, sedangkan Pemerintah Provinsi NTT memperoleh Rp 40 miliar.

“Dukungan anggaran ini harus kita gunakan secara optimal untuk memastikan kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat dapat terpenuhi dan penanganan berjalan cepat,” kata Melki.

Di akhir rapat, Melki menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten, BPBD, Forkopimda, perangkat daerah, relawan, tenaga kesehatan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan gempa Flores sejak hari pertama.

“Kita terus bekerja bersama memastikan masyarakat terdampak mendapatkan penanganan terbaik,” ujar Melki.