Proyek Bendungan Rp2,09 Triliun Ditjen SDA Kementerian PU Di Kupang Belum Tuntas, Masuk Tahun ke-7

AKURAT.CO - Pelaksanaan pembangunan fisik proyek bendungan Manikin di desa Bokong – Kuaklalo kecamatan Taebenu kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) belum juga tuntas.

Proyek Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bernilai Rp2,09 triliun itu mulai berlangsung tahun 2019 lalu dan kini memasuki tahun ke-7.

Memasuki pertengahan tahun ketujuh pembangunan fisik Bendungan yang didanai APBN tersebut mulai melamban dibanding tahun-tahun sebelumnya. Progres pembangunan untuk dua paket pekerjaan bendungan tersebut baru mencapai sekitar 68 persen.

“Untuk kondisi saat ini sekitar 68 persen, pastinya tak beda jauh dari yang disampaikan PPK waktu lalu,”kata Faris, Kepala Satuan Kerja (satker) bendungan 1 Manikin, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II kepada wartawan Selasa (14/7/2026).

Ia mengungkap sejumlah persoalan yang menyebabkan pekerjaan bendungan tersebut terasa lamban dan tak juga selesai hingga memasuki tahun ke-7 pembangunan.

Persoalan alokasi anggaran yang berkurang sejak adanya efisiensi anggaran dikatakan menjadi penyebab paling signifikan di samping persoalan lahan dan struktur tanah di lokasi bendungan.

“Sejak efisiensi anggaran tahun lalu alokasinya berkurang tahun ini saja hanya Rp25 miliar. Sebelumnya itu bisa 300 miliar hingga setengah triliun bahkan satu triliun, tahun lalu WK (Wijaya Karya-pelaksana proyek) pulangkan pegawainya karena tidak ada kerjaan,”ungkap Faris.

Sebelum efisiensi anggaran, kata Faris persoalan komplain lahan oleh warga setempat juga menghambat waktu pekerjaan. Persoalan lahan itu kata Faris sudah hampir terselesaikan.

Selain itu kondisi struktur tanah di lokasi bendungan yang gampang bergerak juga membutuhkan teknis khusus dalam pekerjaan yang berpengaruh pada waktu penyelesaian pekerjaan. “Orang sini bilang tanah Bobonaro, gampang bergerak dan mengembang, kalau air hilang susut dan pecah-pecah, gampang longsor jadi harus disiasati secara teknis, kerjanya pelan-pelan,”katanya.

Pihaknya menargetkan pekerjaan itu selesai pada tahun 2029 jika alokasi anggaran dinaikkan.

“Kalau lancar pendanaan, target tahun 2029 itu sudah selesai, karena alokasi anggaran ini pengaruhnya signifikan ke realisasi fisik. Harapannya ada penambahan alokasi supaya penyelesaian bisa terpacu,”katanya.

Penyelesaian proyek ini menimbulkan tanya bagi camat Taebenu, Rollanda Pelandou.

"Kapan selesainya? Ini sudah tahun ketujuh,"kata camat Rollanda di kantornya, Jumat (7/8/2026).

Ia mengharapkan proyek itu cepat diselesaikan karena sejauh ini warga desa Kuaklalo di kecamatan Taebenu tengah merasakan dampak buruk dari lalu lalang kendaraan proyek di desa itu.

camat Rolanda mengatakan warga Kuaklalo yang bermukim di tepi jalan menuju lokasi proyek bendungan menjadi sasaran kepulan debu yang beterbangan saat dilintasi kendaraan menuju dan dari lokasi bendungan. Ruas jalan di dusun tiga menuju lokasi proyek tersebut dikatakan rusak dan berdebu.

Debu yang beterbangan masuk ke dalam rumah warga dan menutup tanaman-tanaman di halaman rumah warga.

Bahkan kata camat Rolanda, sudah lebih dari tiga orang pengendara sepeda motor yang melintas di ruas jalan tersebut terjatuh akibat jalan rusak dan kepulan debu.

Dikatakan kekesalan warga atas kondisi yang dialami memuncak pada tanggal 4 Agustus 2026 kemarin. Ada sekelompok warga Kuaklalo yang memblokir ruas jalan di dusun tiga menuju lokasi proyek bendungan.

Ujung dari pemblokiran itu terjadi ketegangan antar warga yang berujung tindak pidana dan saling lapor ke polisi.

"Ada ketegangan antar warga Kuaklalo yang berujung saling lapor ke polisi,"katanya.

Menurutnya kejadian berdarah tersebut merupakan buntut dari aksi pemblokiran jalan itu. Warga dikatakan telah dirugikan dari aktifitas kendaraan-kendaraan proyek tersebut yang ujungnya terjadi peristiwa pidana. Karena itu ia menuntut tanggungjawab pihak perusahaan pelaksana proyek atas kerugian yang dialami warga Kuaklalo. "Senin saya ke balai sungai minta penjelasan mereka soal proyek ini, kapan selesai karena kalau jalan itu tidak diperbaiki maka warga yang jadi korban,"katanya.

Bendungan Manikin merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memperkuat ketahanan pangan, air, dan energi di kawasan Indonesia timur.

Program tersebut dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan Anggaran sekitar Rp2,059 triliun.

Menteri Pekerjaan Umun Ir. Dody Hanggodo sebelumnya menyampaikan bahwa pembangunan Bendungan Manikin merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjawab tantangan ketersediaan air di wilayah NTT.

“Bendungan Manikin akan menjadi salah satu infrastruktur dalam mendukung ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur. Dengan penyediaan air irigasi yang andal, kita harapkan produktivitas pertanian meningkat dan indeks pertanaman bisa naik signifikan sehingga kesejahteraan petani meningkat,” katanya.

Bendungan Manikin memiliki kapasitas tampung normal sebesar 20,45 juta meter kubik dan akan mendukung pengembangan Daerah Irigasi (DI) seluas 570,86 hektare mencakup DI Tuahanat seluas 100 hektare, D.I Manikin seluas 437 hektare, dan D.I Manumuti seluas 33,86 hektare.

Dengan ketersediaan air yang lebih terjamin, indeks pertanaman di wilayah tersebut ditargetkan meningkat dari 200% menjadi 300%, sehingga mampu mendorong peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.

Selain untuk irigasi, bendungan ini juga akan menyediakan air baku sebesar 700 liter per detik, yang masing-masing dialokasikan 350 liter per detik untuk Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.